reformasi intelijen for Dummies

reformasi intelijen for Dummies

Blog Article

Cara pandang Soeharto terhadap ancaman yang muncul saat itu menjadikan intelijen tidak hanya sebagai instrumen politik, tapi juga menjadikan intelijen sebagai konsolidasi militer.

Bagaimana merombak sistem yang sudah 1500 tahun, mengubah hati orang yang sudah menerima segala pikiran yang salah dan jauh dari Tuhan? Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali pekerjaan Roh Kudus.

Sebelumnya pada awal tahun 1998- 2005 aksi terorisme di Indonesia mempunyai modus serangan dengan skala besar seperti perampokan,peracunan, pengeboman daya ledak tinggi, dan mereka mempunyai focus on musuh, yaitu musuh jarak jauh (

Dan pada tahun 2000 telah ada dokumen dari Abu Jihad yang punya hubungan dengan Bin Laden, informasi tersebut telah dibagikan namun tidak ditindaklanjuti. Juga yang menjadi perhatian ialah tidak adanya koordinasi antar badan intelijen negara pada saat itu yang akhirnya menjadi malapetaka bagi kemanan nasional Indonesia. Pemerintah juga saat itu melakukan kesalahan fatal dengan memberikan amnesti kepada Ba’asyir dan juga pernyataan wapres yang seakan menjadi perlindungan bagi tumbuh kembang organisasi terorisme di Indonesia saat itu.

UU tersebut juga mengatur batas-batas dan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi intelijen.

Untuk menjaga kredibilitas intelijen diperlukan wadah organisasi intelijen modern-day, intelijen yang menjaga profesialisme, menghormati hak asasi manusia dan tetap meyakini kerahasiannya serta tata kelola yang demokratis, patuh pada institusi politik dan negara.

The permit is issued by the Ministry of Property Affairs or even the local authorities according to the level of work with the overseas Basis only following the overseas Basis signals a penned settlement with the Indonesian authorities pertaining to its scope of actions. The period with the basic principle allow is three several years and may be extended, when the period in the operational permit can't be a lot more than the duration of your basic principle allow.

However, They are really allegedly aid Command above govt-funded projects inside their will work and also to disseminate an feeling countering CSOs that criticize the government actions or policies.

Recently, several new laws have launched constraints towards the liberty of expression that threaten open dialogue on issues of public relevance, like on-line.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memperluas wawasan serta menambah pengetahuan terutama bagi orang yang belum mengenal tentang periode sastra period reformasi. metode yang dipakai dalam penulisan artikel, dan hasil dari ulasan pustaka sistematis.

You can find nine (nine) Constitutional Courtroom judges, through which 3 (a few) are nominated by the Supreme Court; 3 (a few) are nominated by your home of Reps, and An additional 3 (three) are nominated from the President. The entire judges are appointed through a Presidential Decree and all will serve in a single panel in each circumstance ahead of the Court docket. The time period of Business for judges is 5 (5) several years and every one of these is usually reelected for one more one (one) time period. The existence from the Constitutional Court docket has drastically impacted Indonesia generally. Beforehand, rules proven from the legislative establishment can not be challenged. The establishment on the Constitutional Court has designed it feasible to annul the entire legislation or Portion of its substances if its creating or material is contradictory to your Structure. This serves to be a Examine and stability of the political organ such as the Legislative body.

A journalist has long been despatched threatening messages immediately after exposing a community of World wide web robots spreading Professional-Indonesian propaganda on social media marketing in the course of the unrest in the Papuan provinces.

Namun tidak semua reformasi intelijen pimpinan, baik nasional dan daerah menggunakan produk intilijen secara baik. Hal tersebut bisa dilatarbelakangi validitas dan kualitas produksi intelijen yang tidak teruji dan minimnya profesionalisme lembaga.

Belum tercapainya stabilisasi politik memberikan kesempatan kepada elit politik untuk tidak menganggap masalah terorisme sebagai ancaman serius. Keempat adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia, bahkan cenderung tidak adil.[1]